DPRD DUKUNG RAPERDA PERANGKAT DAERAH



Kota Mungkid.6/9/2016. Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah dalam agenda Rapat Paripurna hari Selasa, 6 September 2016.

Secara umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Magelang mendukung adanya Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Namun, beberapa fraksi masih memberikan catatan dan beberapa pertanyaan yang perlu di jawab oleh Bupati Magelang.

Secara keseluruhan fraksi-fraksi mengharap agar Bupati berkomitmen dalam penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dengan azas efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Serta berorientasi kepada Peningkatan Pelayanan Masyarakat seperti yang diamanatkan PP no. 18/2016. Beberapa fraksi juga berharap pengisian jabatan bukan hanya sekedar membagi-bagi jabatan tetapi diberikan kepada orang yang tepat dan berkemampuan di bidangnya, bila perlu diadakan lelang jabatan seperti yang telah ada dalam undang-undang ASN. Dalam Raperda ini Bupati diharapkan juga dapat membentuk Perangkat Daerah yang miskin struktur namun kaya fungsi sehingga tidak membebani APBD Kabupaten Magelang.

Selain itu, Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Magelang juga mempertanyakan pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh Bupati ketika menyusun, mengelompokkan dan memisahkan Perangkat Daerah yang tertuang dalam draf Raperda tersebut. 

Fraksi PPP melalui juru bicaranya, Ety nur Faizati berpendapat bahwa munculnya PP No 18 tahun 2016 merupakan kebijakan yang “Top Down” dan bukan kebijakan “Bottom Up” meskipun tidak ber “Suudzon” tetapi kebijakan ini muncul pada saat daerah lebih intens membahas KUA-PPAS 2017 sesuai tahun 2006 sehingga sedikit mengganggu konsentrasi daerah dalam membahas program dan kegiatan ditahun 2017. Bahkan ada semacam tekanan bahwa akhir Agustus Perda tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah harus sudah selesai dibahas. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan konsekuensi yang akan ditanggung bagi daerah, apabila proses penetapan Perda ini tidak selesai seperti target yang ditetapkan oleh PP tersebut, Karena secara eksplisit di PP 18 tahun 2016 tidak ada menyebutkan kata “sanksi”.

Sementara Fraksi Partai Golkar melalui pandangan umumnya yang disampaikan oleh Suyono, berpendapat bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah masih terlalu gemuk dan bahkan membengkak dari yang ada sekarang. Pembentukan perangkat daerah kurang mencerminkan semangat efisiensi, efektivitas dan optimalisasi perangkat daerah. “Format dan struktur APBD harus mengarah untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga proporsi belanja modal harus ditingkatkan.” Ujarnya.

Fraksi Partai Golkar berpendapat struktur Perangkat Daerah Kabupaten Magelang masih bisa dirampingkan yang semula 22 Dinas menjadi 17 Dinas, 3 Badan dan 21 Kecamatan. Susunan tersebut dirasa cukup ideal untuk organisasi perangkat daerah saat ini di Kabupaten Magelang. Apabila dibandingkan daerah lain yaitu Kabupaten banyumas yang lebih besar wilayahnya hanya memiliki 16 dinas.  Hal ini juga untuk antisipasi terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur perangkat daerah urusan di Bidang Bencana dan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang memungkinkan bertambahnya jumlah perangkat daerah. “Bagi Kabupaten Magelang Urusan Bidang Bencana sangat diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Magelang daerah rawan bencana, terlebih bencana Gunung Merapi.” Tambah Suyono.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Syarifah Nur Afiani mempertanyakan dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan turunannya tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disampaikan kepada DPRD, hal apa yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengatasi kondisi Tahun Anggaran 2017 mengingat tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 menurun dibandingkan Tahun Anggaran 2014 dan perjalanan Tahun Anggaran 2016 serapan anggaran setiap SKPD pun tidak memenuhi harapan kepada pelayanan masyarakat, sementara asumsi Tahun Anggaran 2017 akan ada pemangkasan DAU sebanyak Rp.117.200.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi hadirnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi angin segar bagi pemuda dan atlet yang memiliki potensi untuk diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Daerah. Selama ini pemuda dan atlit berprestasi Kabupaten Magelang kurang mendapatkan perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah. Selain itu, sarana dan prasarana olahraga khususnya stadion sebagai salah satu fasilitas olahraga tidak dalam pengelolaan dan menajemen yang baik.humassetdprd.

Aspirasi Masyarakat

  • Form Website Pengaduan
  • SMS Pengaduan 08118500xxx
  • aspirasi@dprd-magelang.go.id
Jejak Pendapat
Bagaimana menurut anda tentang Website ini?
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang