DPRD KABUPATEN MAGELANG TETAPKAN 26 RAPERDA MASUK DALAM PROLEGDA



Kota Mungkid.12/1/2017. Dua Puluh Enam Raperda telah ditetapkan untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Magelang pada agenda Sidang Paripurna DPRD Kab. Magelang dirangkai dengan penyerahan tiga Raperda oleh Pemerintah Kabupaten Magelang kepada DPRD Kab. Magelang untuk dibahas di tingkat Panitia Khusus. Tiga Raperda tersebut antara lain Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

Badan Pembentukan Perda DPRD Kab. Magelang melalui Juru Bicaranya, Supardi S.Sos. menyatakan bahwa ke 26 Raperda tersebut dihasilkan melalui Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Magelang dengan  Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, DPPKAD dan Bappeda Kabupaten Magelang pada tanggal, 5-6 Desember 2016.

Berikut daftar Raperda yang masuk dalam Prolegda 2017;

  1. Raperda tentang  Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Magelang No 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Pasal 89 Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati / Walikota.
  2. Raperda tentang Pencabutan Perda Kab. Magelang No 22 Tahun 2008 tentang Irigasi. Perda tersebut rencana akan dibatalkan oleh Gubernur karena ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi No 85 / PUU-XI/ 2013 tentang Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang membatalkan Undang-undang No 7 Tahun 2004.
  3. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Magelang No 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Raperda tersebut akan menghapus objek Pajak hiburan yaitu Pajak Golf (Pasal 16 Ayat (2) huruf g. Sesuai rencana akan dibatalkan oleh Gubernur karena ada putusan Mahkamah Konstitusi No 52 /PUU-IX/2012 tentang Uji Materiil terhadap Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan. Perda tersebut mengubah / mengatur antara lain ketentuaan skala usaha ternak babi, persyaratan permohonan izin usaha peternakan, ketentuan jumlah dan jenis ternak yang wajib Tanda Daftar Usaha Peternakan serta hak pemegang izin usaha peternakan dan TDUP.
  5. Raperda tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan. Raperda tersebut berisi pembangunan produk pertanian berdaya saing bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian berbasis pada kesesuaian zona agroekosistem dan berwawasan lingkungan yang dikelola dalam sebuah managemen kerakyatan untuk mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan.
  6. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperda tersebut mencabut Perda Kabupaten Magelang No 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  7. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
  8. Raperda tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Mengatur ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Magelang.
  9. Raperda tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Menindak lanjuti ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk mengatur lebih rinci tentang tatacara penetapan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
  10. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kelas D. Mengatur pengenaan tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit Tipe D
  11. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Perda Kab. Magelang No 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. Raperda tersebut mengganti Perda No 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
  12. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
  13. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  14. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Raperda tersebut sebagai amanat Pasal 65 huruf d Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Raperda Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
  15. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Magelang Tahun Anggaran 2017. Raperda tersebut sebagai amanat Pasal 65 huruf d Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Raperda Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
  16. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Magelang Tahun Anggaran 2017. Raperda tersebut sebagai amanat Pasal 65 huruf d Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Raperda Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
  17. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Magelang Tahun Anggaran 2018. Raperda tersebut sebagai amanat Pasal 65 huruf d Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Raperda Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
  18. Raperda tentang Penataan Desa. Pada Pasal 14 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa , menyatakan bahwa Pembentukan, penghapusan, penggabungan  dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
  19. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.  Kedudukan , keanggotaan, Tatakerja alat kelengkapan dan keuangan Badan Permusyawaratan Desa mencabut Perda Kab. Magelang No 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
  20. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Magelang Tahun 2010-2030. Raperda tersebut mengubah Perda No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Magelang Tahun 2010-2030.
  21. Paperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Magelang Tahun 2014-2019. Raperda tersebut mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.
  22. Raperda tentang Pengelolaan Persampahan (Inisiatip).
  23. Raperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM (Inisiatip)
  24. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Inisiatip)
  25. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Magelang No 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan
  26. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Magelang No 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Magelang Setara Tipe B.

TIGA RAPERDA

Bupati Magelang yang diwakili oleh Plt. Sekda. Agung Trijaya SH. dalam sambutannya menyatakan bahwa Selain penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah pada hari ini juga diagendakan penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah meliputi:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN

Dalam rangka pembangunan Pasar Muntilan telah dibentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan, Dalam Peraturan Daerah tersebut direncanakan pembangunan Pasar Muntilan dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Namun dalam perkembangannya, pada Tahun 2016 pembangunan Pasar Muntilan belum dapat dilaksanakan, sehingga berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan pembangunan Pasar Muntilan serta besaran kebutuhan dananya Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Bupati Magelang dengan DPRD Nomor 900/003/24/2017 dan Nomor 170 024/02/2017 tentang Alokasi Anggaran Pembangunan Pasar Muntilan Kabupaten Magelang, pembangunan Pasar Muntilan akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran tahun jamak pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan perlu dilakukan perubahan.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG SETARA TIPE B

Dalam rangka Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B telah dibentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang setara Tipe B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang setara Tipe B Dalam Peraturan Daerah tersebut, pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B dilakukan dalam 2 (dua) tahap Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Bupati Magelang dengan DPRD Nomor 900/004/24/2017 dan Nomor 170/025/02/2017 tentang Alokasi Anggaran Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B Tahap (Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap, dan Pendukung Lainnya) pembangunan Rumah Sakit Kelas B Tahap 1 dilakukan dengan menggunakan anggaran tahun jamak pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dengan mendasarkan pada Detail Engineering Design (DED) yang disusun pada Tahun Anggaran 2016, sedangka pembangunan tahap II dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 dengan mendasarkan pada Detail Engineering Design (DED) yang disusun pada Tahun Anggaran 2017 Dalam rangka memperielas ruang lingkup pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B perlu memberikan tambahan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubanan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B perlu dilakukan perubahan

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 berpedoman kepada peraturan-peraturan tersebut disamping juga berpedoman pada peraturan perundangan lainnya yang mengatur mengenai proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan kebijakan Pemerintah Daerah maka telah diadakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang diformulasikan dalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2017 sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017

Selanjutnya sesuai dengan pentahapan pembangunan yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2014-2019, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berada dalam tahap aktualisasi dengan tema pembangunan infrastruktur untuk Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat serta Peningkatan Aksesibilitas dengan urutan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1 Pendidikan

2, Kesehatan,

3 Penanggulangan kemiskinan,

4 Infrastruktur Dasar, Sarana dan Prasarana Publik

5 Pengembangan Pertanian, Pariwisata, Industri Kecil dan Menengah.

6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemeintahan

7. Lingkungan hidup.

8. Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Adapun priorias pembangunan dalam tahun 2017 di Kabupaten Magelang disusun dengan mendasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1 Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Penting dan realistis untuk segera dilaksanakan

3. Merupakan tugas Pemerintah Daerah

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan proses perencanaan pembangunan daerah dan telah memperhatikan perencanaan pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

A PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah sebesar direncanakan Pendapatan Asli Daerah Rp. 280.257.161.000 yang berasal dari 4 komponen Penerimaan yaitu :

a Pajak Daerah Rp 94.813.295.000

b Hasil Retribusi Daerah Rp 22.139.766.500

c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Rp 19.504.115.000

d Lain-lain PAD Yang sah Rp 143.799.984.500

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.497.615.034.000 berasal dari :

a Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 49.652.944.000

b Dana Alokasi Umum Rp 1.078.981.977.000

c Dana Alokasi Khusus Rp 324.759.491.000

d. Dana Insentif Daerah Rp 44.220.622.000

3, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah direncanakan sebesar Rp 405.530.232.000 berasal dari :

a. Pendapatan Hibah Rp 442.246.000

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 83,928.987.000

c Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Rp. 31.545.100.000

d. Dana Desa Rp. 289.613.899.000

Sehingga seluruh pendapatan direncanakan sebesar Rp. 2.183.402.427.000

B. BELANJA

Rencana Belanja Daerah Tahun 2017 sebesar Rp 2.414.177.528.305 terdiri dari :

1 Belanja Tidak Langsung Rp 1.517.852.710.200

2. Belanja Langsung Rp 896.324.818.105

Dengan demikian terdapat defisit anggaran sebesar Rp 230.775.101.305

C. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 268.850.643.391 berasal dari:

a SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp 203.621.713.591

b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 65.228 929.800

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.38.075.542.086 digunakan untuk

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 24.723.542.086

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp 13.052.000.000

c. Pemberian Pinjaman Daerah Rp 300.000.000

Pembiayaan netto sebesar Rp. 230.775.101.305,00 yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

(pr/dok/humassetwan)

 

 

Aspirasi Masyarakat

  • Form Website Pengaduan
  • SMS Pengaduan 08118500xxx
  • aspirasi@dprd-magelang.go.id
Jejak Pendapat
Bagaimana menurut anda tentang Website ini?
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang