CATATAN STRATEGIS DPRD : BUPATI HARUS SEGERA LAKSANAKAN PENATAAN BIROKRASI



Kota Mungkid.12/4/2017. DPRD Kabupaten Magelang sampaikan Catatan Strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir Tahun Anggaran 2016 Bupati Magelang dalam Agenda Sidang Paripurna hari ini (12/4).

Dalam Laporan Badan Anggaran tentang Pembahasan LKPj Bupati yang dibacakan oleh Juru Bicara Badan Anggaran, Hibatun Wafiroh menyatakan bahwa, Beberapa hal yang menjadi Catatan dan perlu dievaluasi program, kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah  antara lain ;

DPRD untuk ke sekian kalinya mempertanyakan terkait dengan Plt. Berdasarkan penjelasan dari Tim Baperjakat bahwa durasi waktu untuk mengangkat pejabat eselon II adalah kurang lebih 55 hari.  Bahkan pemerintah daerah berjanji akan menuntaskan masalah tersebut pada bulan Februari 2017 atau akhir Maret 2017. Pejabat Plt. pada SKPD–SKPD tertentu sampai saat ini sudah mencapai hampir empat  tahun. Apakah hal ini akan diteruskan sampai dengan jabatan Bupati Magelang berakhir pada tahun 2019. Padahal pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018. Hal ini untuk diperhatikan, karena menyangkut dengan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi SKPD yang bersangkutan. Untuk itu pemerintah daerah harus segera melakukan penataan birokrasi.

DPRD mengepresiasi terkait dengan langkah pemerintah daerah yang akan melakukan tahapan lelang jabatan dan melalui pembentukan Panitia Seleksi. Namun demikian hendaknya Panitia Seleksi dimaksud harus benar-benar independent dan fair, tidak terintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kinerja Panitia Seleksi  benar-benar maksimal dan menghasilkan pejabat yang berkualitas.

Terkait dengan pembahasan APBD,  Pemerintah Daerah agar mentaati Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta memperhatikan waktu pembahasannya. Keterlambatan hendaknya tidak selalu diulang-ulang. Seperti halnya penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2017 yang sangat mundur dan berefek pada penyerapan anggaran.

Dalam pengantar LKPj. Bupati Magelang akhir Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Magelang berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2019 adalah : terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin SEMANAH (sejahtera, maju , dan amanah). Semanah semakna dengan “sehati”, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamanaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintahan daerah dan jajarannya, beserta komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, maju, dan amanah. Namun kenyataannya tidak tercermin dalam realisasi kinerja pemerintahan daerah. Hal ini terbukti adanya banyak saran dewan yang diabaikan. Semanah yang diartikan “sehati”,  belum dapat terwujud, hal ini tercermin dari kondisi antar pimpinan daerah.

Kalibening merupakan salah satu asset pariwisata di Kabupaten Magelang yang bisa diharapkan menyumbang pendapatan asli daerah.  Namun kondisinya sudah lama mangkrak, dan sampai saat ini tak terurus. Untuk ke sekian kalinya dewan minta kepada pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah Kalibening pasca rekomendasi kejaksaan.

Kondisi jalan di Kabupaten  Magelang berdasarkan data buku LKPj. disebutkan bahwa panjang jalan di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 mencapai 1.083 km. Dari total panjang jalan tersebut,  jalan yang dalam kondisi baik sepanjang 670 km., naik jika dibandingkan pada tahun 2015 yaitu sepanjang 608 km. Namun mengapa untuk jalan dengan kondisi rusak berat pada tahun 2016 juga  mengalami peningkatan,  dari 21,210 km. menjadi  24,38 km.  Padahal anggaran pemeliharannya mencapai 17 milyar.  Dalam hal ini dewan menilai bahwa kinerja untuk pemeliharaan jalan tidak memuaskan. Hal ini terbukti masih banyaknya jalan dengan kondisi rusak berat yang tidak segera ditangani.

Tidak  terserapnya DAK Bidang Pendidikan secara maksimal menyebabkan Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan hanya terserap 30,42 %.  DAK Pendidikan pada tahun 2016 menyisakan Silpa yang relatif besar. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan & Kebudayaan diharapkan untuk lebih serius dalam mempersiapkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, mulai dari perencanaan, verifikasi, pelaksanaan,  sampai dengan pertanggungjawabannya, sehingga pelaksanaan DAK dapat berjalan dengan lebih baik.

Evaluasi kinerja berdasarkan capaian visi dan misi daerah di tahun ke tiga RPJMD.

Oleh karena LKPj tahun 2016 merupakan tahun ke tiga periode RPJMD 2014-2016, maka kinerja yang dipertanggungjawabkan merupakan kinerja tahapan ke tiga RPJMD. Sebagai tahun ke dua RPJMD tentu LKPj tahun 2016 telah melaporkan data capaian sebagai dasar  berpijak untuk tahun berikutnya mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran daerah pada tahapan berikutnya yaitu :

Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019, sebagaimana yang diuraikan dalam bab II LKPJ Bupati Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Visi Pembangunan 5 tahun Kabupaten Magelang:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU, DAN AMANAH)“

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, ditempuh melalui 6 misi pembangunan daerah:

  1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
  2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
  3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
  4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
  5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
  6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

 

Catatan dan Rekomendasi:

Beberapa catatan dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah antara lain,

Penjabaran rumusan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan daerah, seharusnya disertai dengan dengan target/sasaran yang terukur, sebagai dasar dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan strategi.

Untuk meningkatkan kualitas LKPJ yang lebih informatif, efisien dan efektif, perlu dimodifikasi format LKPJ tanpa mengurangi subtansi isi dalam lampiran III PP 3/2007, misalnya: dalam rangka mencapai maksud diatas, isi LKPJ perlu dibuat tabulasi yang menghubungkan komponen-komponen RKPD, KUA, PPAS, dan LKPJ. Harus pula dijabarkan visi, misi, permasalahan, kebutuhan kebijakan, program, kegiatan, target dan realisasi kinerja.

Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Pendapatan Daerah

Sebagai sub sistem dalam sistem pengelolaan keuangan negara, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang, didukung dengan sumber daya yang bersumber dari tiga kompenen pendapatan daerah; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Magelang, yang meliputi: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari: dana bagi hasil dan dana transfer. Sedangkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Perimbangan.

Dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli  Daerah Kabupaten Magelang, dilakukan dengan dasar peraturan daerah yang tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan seminimal mungkin memberatkan masyarakat. Dengan penggalian potensi daerah secara optimal, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah diarahkan pada seluruh komponen PAD. Adapun strategi yang dimaksud adalah: intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari obyek-obyek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, serta upaya memaksimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kegiatan intensifikasi dilakukan melalui:

Penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD secara lebih intensif yang diawali dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan, Penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk meningkatkan deviden, Peningkatan prasarana dan sarana pendukung serta peningkatan kualitas SDM, Peninjauan kembali terhadap dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa dengan penyusunan perda baru (Perda Retribusi Daerah), Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), dan Sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun strategi ekstensifikasi dilakukan dengan menggali obyek-obyek pendapatan baru yang berguna menambah penerimaan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Telaah Kritis atas Kinerja Pendapatan Daerah :

Kinerja pendapatan daerah seperti yang dilaporkan dalam LKPJ tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 103,71%, didasarkan pada realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp2.036.310.089.430 dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.963.399.637.796.

Capaian realisasi pendapatan yang melampaui target yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2016 (103,71%), umumnya diartikan oleh pemerintah daerah dalam LKPJ sebagai kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif.

Persoalan klasik yang selalu muncul yaitu, target pendapatan yang ditetapkan dalam anggaran, ditetapkan lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase capaian pendapatan daerah melebihi 100%, sehingga anggaran pendapatan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, tidak efektif dalam mendorong dinas terkait (SKPD Pendapatan) untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Penjelasan yang bersifat paradok terlihat dalam uraian permasalahan dan solusi (III-5), yang menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka optimalisasi PAD.

Hal tersebut tidak sejalan dengan persentase capaian PAD yang melampaui target yang diinginkan (104,40%).

Untuk mengevaluasi efektivitas operasionalisasi pelaksanaan kebijakan optimalisasi PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, didasarkan pada capaian kinerja PAD yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan target PAD pada tahun anggaran 2016. Analisis perbandingan kinerja setiap jenis PAD yang meliputi (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah, seharusnya disajikan dalam LKPJ sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pada masing-masing jenis PAD.

Berdasarkan analisis perbandingan kinerja setiap jenis PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD 2016, dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksankan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, juga perlu dibandingkan dengan capaian kinerja pendapatan (realisasi) tahun anggaran sebelumnya, sehingga konsisten dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang ditetapkan dalam APBD tahun 2016.

Kinerja Belanja Daerah

Dalam rangka melaksanakan misi dan strategi pemerintah Kabupaten Magelang, APBD Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini : Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, serta Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Telaah Kritis atas Kinerja Belanja Daerah :

Kinerja belanja daerah seperti yang dilaporkan dalam LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja serapan anggaran sebesar 84,35%, didasarkan pada realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp 2.073.797.409.332 dibandingkan dengan anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.458.434.806.064. Perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 dengan rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagai berikut:

Belanja Langsung berdasarkan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 38,52% dan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar 61,48%. Sedangkan realisasi belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 33,65% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 66,35%.

Catatan dan Rekomendasi:

Beberapa catatan dalam rangka evaluasi kinerja belanja daerah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan permasalahan serapan anggaran yang hanya sebesar 84,35% dijelaskan bahwa, salah satu penyebab belanja yang tidak terealisasi adalah adanya efisiensi belanja, ditegaskan juga bahwa efisiensi anggaran yang dicapai tetap memperhatikan capaian target kinerja yang sudah ditetapkan, artinya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tetap terjaga (LKPJ Tahun 2016 III-10).

Dalam penganggaran kinerja sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan, ukuran efisiensi tidak semata-mata dilihat dari realisasi belanja yang lebih rendah dari anggarannya, tetapi juga harus dilihat dari perbandingan antara output (ukuran hasil kegiatan) dan input. Oleh karena itu, identifikasi ukuran kinerja yang relevan dari setiap program dan kegiatan perlu dikembangkan.

Untuk menghindari penetapan anggaran belanja yang cenderung lebih tinggi, maka perlu dilakukan penilaian kewajaran belanja.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan penjelasan dalam Bab IV dokumen LKPJ Kabupaten Magelang Tahun 2016, dijelaskan bahwa penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengacu pada indikator-indikator kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Bab IX RPJMD 2014-2019. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tersebut disusun menurut urusan, dan dirumuskan secara sistematis, serta dituangkan dalam matriks yang digunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Pengukuran kinerja atas dasar urusan yang dilakukan untuk periode tahun anggaran 2016 didasarkan pada perencanaan kinerja pada tahun bersangkutan (Perjanjian Kinerja Kabupaten Magelang Tahun 2016). Interpretasi atas pencapaian indikator kinerja setiap urusan menggunakan standart penilaian berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa catatan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Terdapat 34 urusan pemerintahan daerah Kabupaten Magelang yang dilaksanakan pada tahun 2016, 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Capaian kinerja 26 urusan wajib, terdapat 15 urusan yang berhasil dengan capaian sangat baik, 8 urusan termasuk kriteria baik, dan 3 urusan dengan kriteria capaian cukup. Sedangkan capaian kinerja 8 urusan pilihan, terdapat 3 urusan yang berhasil dengan capaian sangat baik, 3 urusan termasuk kriteria baik, 1 urusan dengan kriteria capaian cukup, dan 1 urusan tidak terukur.

Pada Bab IV LKPJ Tahun 2016, sebaiknya informasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan program dan kegiatan disajikan secara terintegrasi yang menjelaskan mengenai: program dan kegiatan, anggaran, realisasi pelaksanaan (hasil) beserta permasalahan dan solusi. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Tidak semua program dan kegiatan yang dilaporkan disertai dengan laporan realisasi pelaksanaan (hasil program dan kegiatan).

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada sub Bab A: Tugas Pembantuan yang Diterima, tidak dijelaskan sumber dan jumlah anggaran yang digunakan. (lampiran III PP No. 3 tahun 2007)

Pada sub Bab B: Tugas Pembantuan yang Diberikan seharusnya dirinci menurut: Dasar Hukum; Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantukan Kepada Kabupaten dan Desa untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten; Sumber dan Jumlah Anggaran; dan Sarana & Prasarana.

Dalam Laporannya Hibatun juga menyatakan bahwa secara umum penyajian dokumen LKPJ Kepala Daerah tahun 2016 Kabupaten Magelang telah memenuhi asas kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah sesuai dengan PP Nomor 3 tahun 2007. Muatan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun 2016 telah menjelaskan tentang : Kebijakan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi (Urusan Pemerintahan Daerah), Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. LKPJ Bupati Magelang Tahun 2016 merupakan LKPJ tahun ke-3 periode RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014–2019. Penyajian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam LKPJ Kepala Daerah tahun 2016 patut untuk diapresiasi, sehingga memudahkan DPRD untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sementara itu dalam sambutannya Bupati Magelang Zaenal Arifin, S.IP mengatakan bahwa Catatan Strategis LKPj Akhir Tahun Anggaran 2016 ini nantinya akan menjadi rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan akan diupayakan untuk ditindaklanjuti semaksimal mungkin.

Meskipun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016 ada beberapa program dan kegiatan yang belum berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, namun jajaran eksekutif telah berupaya sekuat mungkin untuk memperbaiki kinerja dan mengupayakan solusinya, sehingga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan mampu berjalan optimal.humassetwan.

 

 

Aspirasi Masyarakat

  • Form Website Pengaduan
  • SMS Pengaduan 08118500xxx
  • aspirasi@dprd-magelang.go.id
Jejak Pendapat
Bagaimana menurut anda tentang Website ini?
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang