BUPATI SERAHKAN EMPAT RAPERDA KEPADA DPRD



Kota Mungkid.12/6/2017. Bupati Magelang serahkan 4 (empat) Raperda pada agenda Sidang Paripurna hari ini (12/6) sebagai bagian dari yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor 170/01/KEP/DPRD/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.  Dari jumlah tersebut telah dibahas dan disetujui penetapannya sebanyak 10 (sepuluh) Raperda dan 2 (dua) Raperda dalam proses evaluasi Gubernur.

4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan, meliputi:

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

Dalam sambutannya, Bupati Magelang Zaenal Arifin S.IP. menyampaikan gambaran secara umum menyangkut latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan.

Jika sebelumnya BPD hanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Hal ini menyebabkan perubahan terhadap Fungsi BPD, yang bertambah menjadi saluran aspirasi masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah, merencanakan APBDes serta mengawasi jalannya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Sedangkan tugas lainnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta yang terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat.

Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan untuk membahas segala kebijakan tentang desa guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan desa. Dengan kata lain, BPD disini harus bisa menjadi lembaga penyeimbang Pemerintah Desa, menjadi partner untuk memajukan masyarakat Desa. BPD mewakili masyarakat karena keterwakilan BPD di tingkat desa merupakan pilihan masyarakat, jadi BPD membawa amanah dari masyarakat. Oleh karenanya, guna memperkuat dan menunjang fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh BPD, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa meliputi Kedudukan, Fungsi dan Tugas BPD, Kenggotaan BPD, Pengisian Anggota BPD, Kelembagaan BPD, Hak, Kewajiban dan Larangan BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pemberhentian BPD, Musyawarah BPD, Laporan BPD, dan Pembinaan dan Pengawasan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa juga sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Beberapa  perubahan dari Peraturan Daerah yang lama antara lain mengenai definisi dan kedudukan BPD, pengaturan jumlah anggota BPD yang semula paling banyak 11 (sebelas) orang menjadi berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa, masa jabatan anggota BPD yang semula 6 (enam) tahun dengan masa jabatan maksimal 2 (dua) kali berubah menjadi 6 (enam) tahun paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Selain perubahan-perubahan tersebut di atas ada peran baru yang harus dilakukan oleh BPD yaitu BPD melakukan peran untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh pemerintah desa.

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Maksud dari kata Layak adalah Kondisi Fisik dan Non-Fisik di suatu wilayah yang bisa memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang- undangan terkait Perlindungan Anak secara luas.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak-hak anak. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak memuat hak-hak anak, Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang tua/Keluarga, Tahapan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, larangan dan pengawasan.

Dengan disusunnya raperda tersebut, diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai upaya terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

PENETAPAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Kekayaan budaya yang berupa Cagar Budaya merupakan identitas dan jati diri masyarakat di Kabupaten Magelang yang perlu dilindungi dengan cara penetapan melalui pendaftaran dan pemanfaatan dalam rangka pelestarian agar memperoleh kepastian hukum terhadap kerentanan dari faktor alam dan manusia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.  

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi pelindungan hukum.

Pengelolaan Cagar Budaya juga dilakukan melalui pemanfaatan Cagar Budaya. Pemanfaatan memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang. Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, kepentingan sosial, kepentingan pendidikan, kepentingan ilmu pengetahuan, kepentingan kebudayaan, dan kepentingan pariwisata. Dalam pengelolaan cagar budaya Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dan memanfaatkan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran dan pemanfaatan cagar budaya. Melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendaftaran dan pemanfaatan cagar budaya.

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kabupaten Magelang memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan pendanaan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Komoditas Prioritas di Kabupaten Magelang menuntut perlunya keterpaduan dan fokus pengembangan serta sinergi dari berbagai program dan pendanaan yang ada dari pemerintah dan keterlibatan peran swasta/pengusaha, sehingga dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Swasta diharapkan dapat berperan jauh lebih besar mengingat nilai ekonomi Komoditas Pertanian dan perkebunan yang tinggi, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, regulator dan motivator yang bersifat mendukung dan memberikan berbagai akses dan kemudahan bagi swasta dalam memacu pengembangan produk pertanian dan perkebunan.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian dan perkebunan bermutu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. Berkembangnya toko swalayan memberikan peluang dan tantangan tersendiri karena pasar-pasar tersebut untuk melayani pangsa pasar masyarakat menengah atas, yang menuntut kualitas produk pada tingkat tertentu yang lebih baik.

Perkembangan toko swalayan yang pesat tersebut perlu disikapi pula dengan penyediaan produk pertanian dan perkebunan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dalam upaya memberikan pedoman dalam penyediaan produk pertanian yang berdaya saing namun tetap berwawasan lingkungan maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan. Raperda tersebut memuat kebijakan dan strategi dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang terdiri atas 8 (delapan) pilar, meliputi pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian, penerapan norma budidaya tanaman yang baik (good agriculture practices), pengelolaan pasca panen yang baik (good handling practices), pengembangan sistem pertanian organik, penataan manajemen rantai pasok (supply chain management), pengembangan kelembagaan usaha, fasilitasi terpadu investasi produk pertanian (FATIP); dan peningkatan konsumsi dan percepatan ekspor.humassetwan.

 

 

 

Aspirasi Masyarakat

  • Form Website Pengaduan
  • SMS Pengaduan 08118500xxx
  • aspirasi@dprd-magelang.go.id
Jejak Pendapat
Bagaimana menurut anda tentang Website ini?
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang