Penetapan APBD


Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

I. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Walikota berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
  2. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
  3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Walikota dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

II. Penetapan APBD

Wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD menitik beratkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Wali kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

III. Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

  1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  3. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  4. keadaan darurat; dan
  5. keadaan luar biasa.

Aspirasi Masyarakat

  • Form Website Pengaduan
  • SMS Pengaduan 08118500xxx
  • aspirasi@dprd-magelang.go.id
Jejak Pendapat
Bagaimana menurut anda tentang Website ini?
Kabupaten Magelang
Kabupaten Magelang